Defisit anggaran akhir tahun diperkirakan 2,35 persen

Menteri Keuangan Agus Martowardojo. (ANTARA/Andika Wahyu)

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Agus Martowardojo memperkirakan defisit anggaran pada akhir tahun mencapai 2,35 persen atau sedikit melebihi asumsi makro dalam APBN-Perubahan 2012 sebesar 2,23 persen.

"Tahun ini kita menargetkan defisit 2,23 persen, tapi kondisi yang sekarang termasuk lifting minyak tidak sesuai dengan rencana dan nilai tukar meleset, jadi mungkin defisit kita 2,34 persen-2,35 persen," ujarnya di Jakarta, Jumat.

Menurut Menkeu, alasan lain membengkaknya defisit anggaran tersebut disebabkan pemerintah harus melakukan beberapa penyesuaian terkait pengelolaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang penggunaannya melebihi kuota.

"Di awal kita canangkan kuotanya 40 juta kiloliter, tapi naik menjadi 43,5 juta kiloliter, dan ternyata kurang lagi 1,2 juta kiloliter. Ini bukan sesuatu yang di luar kontrol kita, tapi harus dikoordinasikan bersama, karena beban subsidi untuk BBM menjadi Rp230 triliun," katanya.

Namun, Menkeu mengatakan defisit anggaran secara keseluruhan masih berada pada tingkat yang aman, dibandingkan negara-negara lain yang saat ini tidak mampu mengendalikan efek dari kebijakan fiskal mereka.

Sementara, terkait defisit anggaran pada 2013, pemerintah masih menggunakan asumsi 1,65 persen yang ditetapkan sesuai dengan kesehatan keuangan negara serta kondisi perekonomian global pada Oktober 2012.

"Tapi APBN yang sudah disetujui di Oktober, kalau kita gunakan sekarang sudah banyak berubah situasinya. Terutama harga ICP minyak per barel yang rata-rata saat ini 112 dolar AS, padahal pada APBN 2013 kami memakai asumsi 100 dolar AS per barel," ujarnya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan per 30 November 2012, realisasi belanja negara mencapai Rp1.209,3 triliun atau 78,1 persen dari pagu Rp1.548,3 triliun dan pendapatan negara dan hibah mencapai Rp1.101,7 triliun atau 81,1 persen dari target Rp1.358,2 triliun.

Dengan demikian, defisit anggaran masih tercatat mencapai Rp107,6 triliun atau 56,6 persen dari target yang telah tercantum dalam APBN-Perubahan 2012 Rp190,1 triliun.

Obama, Ketua DPR AS pecahkan kebuntuan "jurang fiskal"

Kepercayaan konsumen AS terhadap perekonomian-ilustrasi. (ANTARANews/Ardika)

Washington (ANTARA News) - Presiden Barack Obama akan bertemu Ketua DPR AS John Boehner dari Republik pada Kamis waktu setempat, dalam upaya baru untuk memecahkan kebuntuan mereka dalam krisis "jurang fiskal" pajak dan penghematan, kata seorang staf Gedung Putih.

Para pihak yang berselisih akan bertemu di Gedung Putih pada pukul 17.00 waktu setempat (22.00 GMT), seorang staf yang tidak bersedia disebut namanya mengatakan, lapor AFP.

Boehner sebelumnya mengeluh bahwa Obama tidak serius tentang pemotongan pengeluaran, sementara para pejabat Gedung Putih menyerukan Republik untuk menyetujui permintaan Presiden menaikkan pajak pada orang-orang kaya Amerika.

Hanya 18 hari tersisa, sebelum dimulainya kenaikan pajak dan pemotongan pengeluaran drastis yang dikenal sebagai "jurang fiskal" AS pada 1 Januari, Presiden Barack Obama dan anggota parlemen Republik tetap berselisih atas kompromi untuk menghindari jurang fiskal.

"Presiden ingin menganggap bahwa pengeluaran tidak masalah -- itu mengapa kita tidak memiliki kesepakatan," kata John Boehner. (A026)

S&P tempatkan peringkat "AAA" Inggris pada prospek negatif

Ilustrasi Kota London (jente.ca)

...

London (ANTARA News) - Standard and Poor`s menurunkan prospek peringkat kredit "AAA" Inggris dari stabil menjadi negatif pada Kamis, meningkatkan kemungkinan S&P dapat menurunkan peringkatnya dalam dua tahun ke depan.

"Prospek negatif mencerminkan pandangan kami pada peluang satu-dalam-tiga bahwa kami bisa menurunkan peringkat dalam dua tahun ke depan, jika kinerja ekonomi dan fiskal Inggris melemah melampaui harapan kami saat ini," kata S&P dalam sebuah pernyataan, lapor AFP.

Mereka mengikuti dua lembaga pemeringkat utama lainnya, yang menempatkan peringkat kredit Inggris pada prospek negatif.

"Kami sekarang memperkirakan utang umum netto pemerintah Kerajaan Inggris sebagai sebuah persentase dari PDB terus meningkat pada 2015, sebelum menurun lagi," kata S&P.

"Guncangan pada lapangan pekerjaan atau pertumbuhan di waktu mendatang bisa menekan keuangan pemerintah lebih lanjut."

"Oleh karena itu, kami merevisi prospek kami pada peringkat kredit panjang yang tidak diminta, pada Inggris menjadi negatif dari stabil."

"Kami menegaskan peringkat utang pemerintah jangka panjang dan jangka pendek kami yang tidak diminta pada Inggris di `AAA/A-1+`," tambahnya.

Lembaga pemeringkat lain, Moody`s, mengubah prospek pada peringkat "AAA" Inggris menjadi negatif pada Februari ketika lembaga itu menurunkan peringkat dan prospek beberapa negara zona euro.

Sementara itu, Fitch menegaskan kembali peringkat AAA untuk Inggris pada akhir September, tetapi meletakkannya di prospek negatif, memperingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang lemah dan naiknya tingkat utang meningkatkan kemungkinan penurunan peringkat.

Namun pada awal bulan ini, Fitch memperingatkan bahwa pemerintah mendorong kembali satu tahun target resminya untuk mengurangi utang publik karena proporsi dari "output" ekonomi menjadi pada 2015-16, merusak "kredibilitas" peringkat AAA Inggris.

Seorang juru bicara Departemen Keuangan, bersikeras bahwa ekonomi Inggris adalah "di jalur yang benar" dan membuat kemajuan dalam mengurangi defisit anggaran.

"Penilaian Standard and Poor`s mensejajarkannya dengan dua lembaga pemeringkat utama lainnya di awal tahun," katanya.

Ketika berkuasa pada 2010, pemerintah koalisi Perdana Menteri David Cameron memperkenalkan paket pemotongan pengeluaran publik dalam upaya untuk memangkas defisit.

Kementerian keuangan menyoroti fakta bahwa "Standard and Poor`s mendukung komitmen kuat pemerintah untuk melaksanakan mandat fiskal" dan lembaga pemeringkat itu "memperingatkan terhadap perlambatan laju dan perluasan konsolidasi fiskal".

"Itu karena kami telah terjebak dengan komitmen bahwa defisit turun sebesar seperempat dan suku bunga di rekor terendah," tambah juru bicara itu. (A026)

Pemimpin Uni Eropa bertemu setelah kesepakatan kunci perbankan

Uni Eropa (reuters.com)

Brussels (ANTARA News) - Para pemimpin Uni Eropa bertemu Kamis pada pertemuan puncak terakhir tentang tahun yang sulit, kliring dana bailout krusial bagi Yunani untuk menjinakkan krisis utang di jantung Eropa setelah susah payah mengeluarkan kesepakatan pengawasan perbankan.

Mereka berkumpul setelah menteri keuangan mereka menyetujui kesepakatan pengawasan bank yang kompleks semalam, sebuah langkah kunci menuju sebuah serikat perbankan yang mereka harap akan memagari bank dari kesulitan untuk mencegah krisis di masa depan, lapor AFP.

Pada agenda tersebut, cetak biru yang ambisius untuk meningkatkan kinerja Uni Eropa adalah melalui peningkatan integrasi ekonomi dan politik, sehingga pada akhirnya kekuasaan yang lebih besar bagi lembaga-lembaganya dengan pembiayaan pemerintah nasional.

Untuk Presiden Dewan Eropa Herman Van Rompuy, kata kuncinya adalah integrasi lebih dalam dan memperkuat solidaritas dalam program untuk mengambil Uni Eropa terhadap penyelesaian kesatuan Ekonomi dan Moneter.

Untuk beberapa negara anggota, terdapat beberapa usulan termasuk masa depan mustahil, tetapi isu-isu yang terlibat tidak dapat diberhentikan karena mereka pergi ke jantung masa depan Uni Eropa dan Van Rompuy ditekan untuk mempertimbangkan penuh negara anggota tersebut.

Ke-17 Menteri Keuangan zona euro datang ke Yunani untuk meninjau skema pembelian kembali utang dan melihat apakah Athena telah berbuat cukup untuk akhirnya melepaskan dana bailout untuk mencegah default utang Yunani.

Kanselir Jerman Angela Merket mengatakan bahwa dia berharap dana Yunani akan membeli kembali surat utang, yang dirancang untuk memotong seluruh utang Yunani sekitar 20 miliar euro atau 26 miliar dolar dan menempatkannya secara berkelanjutan.

Siprus, pemegang presiden bergilir Uni Eropa selama enam bulan dan mencari kesepakatan bailout sendiri, juga terdapat pada agenda, namun kepala anggota Euro tidak ada kesepakatan atas permintaan sampai Januari.

Jika Yunani mendapat lampu hijau, para pemimpin Uni Eropa bisa ke Konferensi Tingkat Tinggi, dan membuktikan bahwa mereka telah membuat kemajuan nyata dalam menyelesaikan krisis utang yang telah membawa perekonomian bertekuk lutut selama tiga tahun yang melelahkan.

Mekanisme Pengawas Tunggal baru (SSM) untuk zona euro setuju, Kamis dini hari, akan berada di Bank Sentral Eropa yang akan berkoordinasi dengan otoritas pengawasan nasional.

ECB juga akan bekerjasama secara erat dengan Otoritas Perbankan Eropa berbasis di London, yang mencakup seluruh 27 negara Uni Eropa.

"Tujuan keseluruhan adalah untuk mengembalikan kepercayaan di sektor perbankan," kata ketua pertemuan tersebut. Menteri Keuangan Siprus Vassos Shiarly menggambarkan kesepakatan itu sebagai hadiah natal untuk seluruh Eropa.

Sejak Maret 2014, bank-bank berikut asetnya bernilai lebih dari 30 miliair euro atau setara dengan 20 persen dari output ekonomi suatu negara akan berada di bawah kewenangan ECB.

ECB juga akan memiliki hak untuk campur tangan dalam kasus yang melibatkan bank-bank yang lebih kecil, namun diharapkan bahwa pengawas nasional akan memiliki tanggung jawab utama dalam kategori ini.

Merkel, yang telah menekankan perlunya pendekatan terukur mulai dengan hanya bank-bank besar, mengatakan kesepakatan itu merupakan langkah besar dalam arah yang benar.

"Ini tidak bernilai cukup bernilai tinggi bahwa menteri keuangan zona euro menyetujui semalam mengenai kerangka hukum dan garis besar mekanisme pengawasan umum untuk bank," kata anggota parlemen Jerman Merkel.

Komisaris Pasar Keuangan Uni Eropa Michel Barnier mengatakan kesepakatan itu merupakan tahap pertama, harus diikuti oleh proposal untuk fasilitas berliku untuk bank-bank yang tidak dapat diperbaiki dan sistem penjaminan simpanan tahun depan.

ECB secara langsung akan mengawasi sekitar 200 estimasi terbesar dari enam ribu kreditur zona euro yang diperkirakan dalam skema tersebut.

Inggris, yang dengan Swedia tidak akan bergabung dengan sistem yang baru ini, ingin perubahan hak suara sehingga melindungi posisinya di EBA dan kepentingan pusat keuangan global Kota London.

London khawatir bahwa peran baru ECB akan melemahkan EBA, namun Menteri Keuangan Inggris George Osborne mengatakan, kesepakatan tersebut adalah hasil yang baik bagi seluruh Eropa, negara-negara yang tidak akan bergabung dengan serikat perbankan seperti Inggris, terlindungi.

SSM ini akhirnya akan memungkinkan Mekanisme Stabilitas Eropa (ESM), dana pertahanan zona euro baru, untuk rekapitulasi bank-bank secara langsung, melewati pemerintah agar tidak menambah beban utang.

"Kami akan keluar dari krisis ini bersama-sama dan lebih kuat," kata Ketua KTT Van Rompuy, yang awal pekan ini berada di Oslo untuk penghargaan Hadiah Nobel Perdamaian untuk Uni Eropa. (S038/M014)

pembukaan bank wajib penuhi pembangunan nasional

Bank Indonesia - BI (FOTO ANTARA News)

Jakarta (ANTARA News) - Bank Indonesia menyatakan aturan pembukaan kantor cabang perbankan di Indonesia wajib memenuhi beberapa syarat utama yang mendukung kepentingan pembangunan nasional.

"Ada satu pasal yang menjadi diskrepsi dari otoritas, pasal itu menyatakan bahwa dengan pertimbangan tertentu, otoritas dapat menolak atau menerima pembukaan kantor yang diajukan oleh bank demi kepentingan atau pembangunan nasional," kata Deputi Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI Irwan Lubis di Jakarta, Kamis.

Menurut Irwan, kepentingan pembangunan nasional berhubungan dengan sejalan atau tidaknya visi misi bank dengan daerah sasaran.

"Misalnya daerah ini ingin mengembangkan pertanian atau perikanan, sementara cabang bank baru itu fokus pada industri perdagangan. Tentu tidak mendukung program pembangunan nasional," katanya.

Dengan pertimbangan seperti itu, BI bisa menolak perizinan pembukaan kantor cabang meski bank itu memenuhi persyaratan lain seperti tingkat kesehatan dan alokasi modal inti.

Aturan itu, menurut Irwan, akan berlaku untuk semua perbankan di Indonesia. Namun, BI akan menilai apakah bank tersebut memenuhi syarat modal dan sejalan dengan arah pembangunan atau tidak.

Ia juga menegaskan peraturan itu hanya akan berlaku pada pembukaan kantor cabang baru. Sementara kantor cabang yang sudah ada tidak akan mengalami perubahan.

"Kami akan lihat sejauh mana, misalnya, peran bank dalam mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Jika perannya bagus, bisa kami sesuaikan. Kalau tidak bagus mungkin harus tambah modal inti dulu," tuturnya.

Penerapan aturan pembukaan kantor cabang terkait izin berjenjang atau multiple license itu, menurut dia, membutuhkan masa transisi sekurang-kurangnya tiga hingga lima tahun.

"Untuk penyesuaian kegiatan usaha ada transisi sekitar tiga tahun, sedangkan untuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) sekitar lima tahun," jelasnya.
(A062/S004)